"Saya fokus pada apa yang saya lakukan untuk diri saya, karena saya tak mau kebebanan hal tak perlu," ujar dia.

The condition’s losses calculated through the BPK should be serious and definite, such as asset reduction, hard cash, or point out’s securities, he noted, introducing which the board did not work out the state’s losses due to forest destruction in Riau or mining in Papua.

Organization danger management and provide chain management: The mediating part of competitive edge and conclusion creating in increasing corporations overall performance

IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi

The following article content are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the initial article.

For the duration of his tenure, he also initiated the audit of your preparedness of Indonesian Government’s implementation in the SDGs.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Impacts of relatives entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating job of earnings management and board independence

Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya. 

Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Normally, the requests are from legislation enforcement officials adopted up from BPK’s investigation or their unique investigation,” Pramono highlighted.

"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

“The PDI-P authorized Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus stated, noting that buying a sole nominee more info was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was per the prevailing legal guidelines.